Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya

supremasi
Website

Published by Universitas Negeri Makassar

ISSN : 1412517X EISSN : 27209369 DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan

Articles 12 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2016)" : 12 Documents clear

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT EKA DAYA KOTA MAKASSAR Erni Rismawanti
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kaaryawan PT Eka Daya Makassar dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. Eka Daya Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, kuesioner dan angket. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan, membagikan kuesioner kepada responden serta wawancara langsung dengan responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t). Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 6 November 2014 di PT Eka Daya Makassar yang terletak di Jln. Somba Opu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kedua variable tersebut yaitu budaya organisasi dan gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Eka Daya Makassar. KATA KUNCI: Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kinerja Karyawan

EKSISTENSI “BAITUL MAAL” DAN PERANANNYA DALAM PERBAIKAN EKONOMI RUMAH TANGGA DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Mustaring Mustaring
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa: (1) Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (al jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. (2) Baitul Maal telah ada sejak Rasulullah saw dalam pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta rampasan perang, zakat, infaq dan shadaqah. Pada masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidun, Baitul Maal mulai memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, sampai kemudian mengalami pasang surut dan dinamika yang luar biasa sampai saat ini. (3) Baitul Maal berperan sebagai lembaga pengendali ekonomi negara. Namun dalam perkembangannya di Indonesia justru tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan Baitul Maal, hanyalah dterjemahkan sebagai koperasi-koperasi. Dan fungsi-fungsi Baitul Maal sebagaimana dikehendaki oleh Al Quraan, dianggap telah dapat dijalankan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Padahal, Baitul Maal sangat diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengaturan dan penyelesaian masalah ekonomi umat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setelah mengamati perkembangan ekonomi masyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun dunia, penulis memandang bahwa satu-satunya solusi dalam mengatasi persoalan keuangan, harta benda dan kehidupan sosial ekonomi umat secara keseluruhan, adalah kembali kepada perintah Al Quraan dan Hadis, yaitu bagaimana menerapkan secara benar konsep-konsep ekonomi syariah beserta seluruh perangkat pendukungnya. Sudah saatnya seluruh masyarakat dan pemerintah menyadari hal ini, dan berusaha memberi jalan dan peluang. KATA KUNCI: Baitul Maal, Ekonomi Rumah Tangga

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBERITAAN DELIK KESUSILAAN PADA MEDIA ELEKTRONIK DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR BAGDAWANSYAH AL-QADRI
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan expost facto, di mana data yang dibutuhkan ada dan berbentuk deskriptif kualitatif yang ditunjang oleh wawancara dan angket serta dokumentasi, di mana desainnya dirancang untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang pemberitaan delik kesusilaan pada media elektronik, serta upaya penanggulangan delik kesusilaan tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Perlunya penayangan pemberitaan media elektronik terutama pemberitaan tentang delik kesusilaan karena dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana informasi; 2) Dampak yang muncul pada masyarakat tentang pemberitaan media elektronik yaitu rasa suka yang tinggi terhadap pemberitaan delik kesusilaan khususnya; dan 3) Upaya-upaya yang di tempuh untuk menangani dampak pemberitaan kasus delik kesusilaan yaitu dengan lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan. KATA KUNCI: Pemberitaan, Delik Kesusilaan, Media Elektronik

HAK ATAS PEKERJAAN DENGAN UPAH YANG SEIMBANG Mustari Mustari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia dianugerahi hak, yang dikenal dengan sebutan HAM (hak asasi Manusia). Disebut hak asasi karena hak ini melekat pada diri manusia dan merupakan anugrah Tuhan yang Maha Esa. Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, tentu sangat menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam suatu negara yang berdasarkan hukum biasanya diatur dalam konstitusi negara tersebut, ataupun dalam undang-undang yang mengatur tentang penggunaan hak asasi tersebut. Sehingga terdapat perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia ini. Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Hak asasi lahir setahap demi setahap melalui periode-periode tertentu didalam sejarah pembangunan. Sebagai suatu konsep moral, hak asasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman kemasyarakatan manusia itu sendiri. Pengalaman dari kelompok-kelompok sosial didalam masyarakat bernegara itulah yang mewarnai konsep hak asasi. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM (Universal Declaration of Human Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, Hak Asasi Manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal, (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal, (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi sosial dan budaya. Hak personal, hal legal, hal sipil, dan politik yang terdapat dalam Pasal 3-21 dalam DUHAM sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya terdapat dalam pasal 23. Salah satu Hak asasi yang menjadi persoalan dan menjadi tanggung jawab negara saat ini belum terpenuhi secara baik adalah masalah hak ekosob yang berfokus pada hak akan pekerjaan dan upah yang layak atau seimbang. Sejauh ini tentang pemenuhan hak akan pekerjaaan dan upah yang layak, masih begitu marak dan banyak menimbulkan permasalahan para pekerja/buruh di Indonesia dan setiap tahunnya menjadi isu sentral dalam peringatan hari buruh Internasional.

MUNASAKHAH DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM Muhammad Sudirman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Tulisan ini menguraikan masalah sistim Munasakhah dalam pembagian harta dalam kewarisan Islam. Dari hasil pembahasan diperoleh pemahaman bahwa sistem penyelesaian kasus munasakhah dalam kewarisan harus mempunyai unsur-unsur dan bentuk-bentuk munasakhah. Terjadinya kasus-kasus munasakhah oleh karena adanya kematian dua kali dalam ahli waris yang bakal menerima warisan dari pewaris sebelum harta tersebut dibagi-bagi pada kematian pertama pewaris. Keuntungan dari sistem munasakhah ini adalah adanya bagian ahli waris kedua, yang semula ahli waris tersebut terhalang (mahjub hirman). KATA KUNCI: Sistim Munasakhah, Kewarisan Islam

HUKUM DAN SUMBER-SUMBER HUKUM THERESIA NGUTRA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penulisan ini dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang modern yang berdampak langsung terhadap hukum dan perubahannya. Pemahaman terhadap sumber- sumber hukum yang begitu beragam, baik di kalangan masyarakat maupun para ahli bidang hukum sendiri. Ada yang berpendapat bahwa sumber hukum berasal dari pengusa sedangkan yang lainnya menyatakan sumber hukum itu berasal dari masyarakat dan lain sebagainya. Untuk itu penulis ingin menyamakan persepsi tentang dari mana hukum itu berasal. Secara singkat sumber hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan- aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apa bila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Selain itu sumber hukum mengandung arti “ asalnya hukum” dan “tempat“. Adapula macam- macam sumber hukum antara lain ; (1) undang-undang (2) Kebiasaan(3) Traktat (4) Yurisprudensi (5) Doktrin dan Revolusi yang merupakan sumber hukum formil (sumber hukum yang di lihat dari segi bentuknya) sebaliknya sumber hukum materiil merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi isinya misalnya KUH Pidana yang mengatur tentang tindak pidana umum,kejahatan dan pelanggaran dan KUH Perdata mengatur tentang masalah orang, barang, perikatan, perjanjian, pembuktian dan kedarluasan sebagai subjek hukum, sedangkan sumber tertib hukum Indonesia antara lain; (1) proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 (2) dekrit 5 juli 1959 (3) UUD proklamasi (4) supersemar. KATA KUNCI: Hukum, Sumber Hukum

URGENSI ALAT BUKTI AKTA IKRAR WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN Samsidar Samsidar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui urgensi alat bukti akta ikrar wakaf dalam penyelesaian sengketa perwakafan. Dengan menggunakan metode peneltian yakni library research, mengumpulkan dan mengolah data berdasarkan buku-buku atau literatur terkait. Akta ikrar wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena dari segi kekuatan akta ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta autentik sehingga hakim dapat menilai benar tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan adanya alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat-alat akta ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan terlebih lagi akta ikrar wakaf berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Kata Kunci: Akta Ikrar Wakaf

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR (Studi pada Masyarakat Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar) Lukman Ilham; Muhammad Arief Pratama
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

pendekatan korelasi dan deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada sampel dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 108.984 jiwa. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus slovin, Jumlah sampel 204 orang yang didapatkan dengan menggunakan rumus slovin akan dibagi menjadi 6 sehingga jumlah sampel masing-masing kelurahan yakni 34 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling.Teknik analisis data yang digunakan yaitu a)Statistik deskriptif b)Uji Asumsi berupa (1) Uji Normalitas, (2) Uji Linieritas, c) Uji Korelasi, d) Uji Detrminasi (R2), e) Uji t, f) Uji Korelasi Ganda, g) Uji F. Hasil analisis korelasi diperoleh korelasi antara tingkat kepercayaan dengan kinerja anggota DPRD (r) adalah 0,727. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara tingkat kepercayaan dengan kinerja anggota DPRD. Dari analisis uji t, bahwa nilai t Hitung sebesar 15,047. didapatkan angka sebesar 1,971. Karena t hitung > t (15,047 > 1,971), artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar.Hasil analisis korelasi diperoleh antara tingkat kepuasan dengan kinerja anggota DPRD (r) adalah 0,809, menunjukkan terjadi hubungan yang positif antara tingkat kepuasan dengan kinerja anggota DPRD. Dari analisis uji t, t hitung > t (19,572 > 1,971),ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar.Dari analisis korelasi ganda di atas diperoleh korelasi antara tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar (R) adalah 0,827, terjadi hubungan yang positif antara tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar. Dari analisis uji F, didapatkan bahwa nilai F Hitung sebesar 217,205. Berdasarkan F Tabel didapatkan angka sebesar 3,04. Karena F hitung > F Tabel (217,205 > 3,04), maka Ho ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar. KATA KUNCI: Tingkat Kepercayaan, Kepuasan Masyarakat, Kinerja Anggota DPRD

MENAKAR OPTIMISME PELAYANAN PUBLIK PASCA UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Andi Amri Karaka
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Pelayanan publik yang berkualitas sudah menjadi obsesi bagi sebagian besar warga masyarakat, dan pemerintah juga sudah berusaha keras untuk memenuhi harapan tersebut. Namun peningkatan kualitas pelayanan tidak dapat serta merta terjadi dalam satu malam. Banyak hal yang harus dibenahi mulai dari peraturan perundangan, sumber daya manusia khusunya aparatur pemerintahan, skill, knowldge, exsperience, behaviour, attitude sarana prasarana, culture and value, leadership dan partisipasi dari semua stakeholders harus terus ditingkatkan. Apa lagi kita berada dalam masa revolution of the rising demands dari warga masyarakat dan warga mendambakan perubahan yang serba instan, right here and right now. Warga tidak sabar menunggu janji-janji pemerintah untuk perbaikan atau perubahan yang mendasar dalam hal pelayanan publik. Dan setiap hari dengan media massa kita dapat melihat, mendengarkan, merasakan atau mengalami sendiri secara langsung model-model pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan. Dari kutub ekstrim menyenangkan sampai ke kutub ekstrim sangat tidak menyenangkan. Demosntrasi damai sampai tindakan anarki juga sudah menjadi santapan sehari-hari dan dapat dijumpai hampir diseluruh pelosok Tanah Air karena kecewa terhadap kualitas pelayanan publik. Kita semua prihatin atas kejadian-kejadian tersebut, dan tidak ada pilihan kecuali pelayanan publik harus dibenahi secara mendasar dan menyeluruh KATA KUNCI: Pelayanan, Publik, UU RI No. 25 Tahun 2009

STUDI TENTANG ANAK JALANAN (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar) Sakman Sakman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai (1) Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar, (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, (3) Strategi pemerintah kota dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Populasi penelitian ini adalah Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar, Pembina LSM, Satpol PP, Pengurus Panti Sosial, Bos anak jalanan, orang tua anak jalanan dan Anak jalanan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara puporsive sampling dan Accidental sampling. Penarikan sampel secara puporsive sampling digunakan untuk menentukan sampel dari : Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar, Pembina LSM, Satpol PP, Pengurus Panti Sosial, sedangkan penarikan sampel secara Accidental sampling digunakan untuk menentukan sampel dari anak jalanan. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar bervariasi ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut: asal-usul daerah anak jalanan, usia anak jalanan, aktivitas anak jalanan, latar belakang keluarga anak jalanan, kesadaran anak jalanan akan hak-haknya, faktor-faktor yang menyebabkan anak turun ke jalanan. (2) Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan dapat digambarkan: dari segi subtansi hukum; Perda ini belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang bagaimanana pemenuhan hak-hak dasar anak sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Perda ini secara subtansi lebih terfokus pada larangan pada anak jalanan untuk tidak berkeliaran di jalan; dari segi struktur hukum; kurangnya koordinasi dan kebersamaan antara instansi yang terkait dalam Pelaksanaan Perda tersebut; dari segi budaya hukum; adanya sikap apatis dari masyarakat serta kurangnya kontrol dari pihak pelaksana Perda untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Perda tersebut; dari segi sarana dan prasarana; pemerintah Kota Makassar belum memiliki fasilitas yang lengkap, serta kurangnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah kota untuk pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. (3) Starategi pemerintah kota Mengatasi Hambatan-Hambatan Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar yakni dengan bekerja sama dengan instansi/lembaga pemerintah, dan pihak swasta terkait dalam mengumpulkan anggaran untuk upaya pemenuhan hak anak jalanan. KATA KUNCI: Perda, Implementasi, Anak Jalanan

Page 1 of 2 | Total Record : 12

1 2

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Bakhtiar

Contact Email
supremasi@unm.ac.id

Phone
+6281354993337

Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Bakhtiar

Contact Email supremasi@unm.ac.id

Phone +6281354993337

Journal Mail Official supremasi@unm.ac.id

Editorial Address Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Bakhtiar

Contact Email
supremasi@unm.ac.id

Phone
+6281354993337

Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA